Indonesia menuju green ekonomi (BI-01-SS-12)

(RRI) Palangka Raya, 14 November 2012. Kemitraan-patnership dan yayasan perspektif baru-YPB bekerjasama mensosialisasikan dan mendorong penerapan ekonomi hijau di indonesia melalui sektor kehutanan melalui program RED plus dengan diskusi terbatas memperkuat REDD+ menuju green ekonomi hijau hal ini dilakukan karena kalimantan tengah menjadi salah satu dari 8 propinsi percontohan untuk REDD+ menuju ekonomi hijau.

Ketua yayasan perspektif baru Wimar witular mengatakan kalimantan tengah merupakan 1 dari 8 propinsi yang telah menerapkan program REDD+ melalui kesepakatan dengan satgas REDD+ dengan melakukan program,proyek dan kegiatan strategis untuk implementasi REDD+ dalam upaya penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut antar melalui penataan perizinan dan percepatan pengukuhan kawasan hutan di kalimantan tengah.

Meski dikalimantan tengah ungkap Wimar witular program REDD+ merupakah langkah awal yang dilakukan pemerintah pada sektor kehutan yang mulai diarahkan sebagai jalan mewujudkan ekonomi hijau yang tumbuh dan memberikan lapangan kerja serta mengurangi kemiskinan ,tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan seperti ekosistem dan keragaman hayati serta mengutamakan keadilan sosial meski dikalimantan tetap terjadi masalah kebakaran hutan dan konflik lahan yang menjadi hambatan dan tantangan yang harus diatasi dalam penerapan REDD+ menuju ekonomi hijau di kalimantan tengah.

Sementara itu sekda kalteng SIUN JARIAS mengatakan bernagai permasalah yang menjadi kendala dan hambatan pada pelaksanaan program REDD+ adalah persoalan ketidak pastian penguasaan lahan karena pada dasarnya semua pihak baik pemerintah,masyarakat setempat maupun pihak swasta berkepentingan terhadap adanya kepastian untuk memperoleh akses dan menguasai lahan maupun sumberdaya alam lainnya.

Untuk itu ungkap SIUN JARIAS adanya kepastian kepemilikian dan penguasaan lahan dan terlindungnya kawasan hutan dari kebakaran harus menjadi prioritas semua pihak agar pelaksanaan REDD+ menuju ekonomi hijau dapat berjalan dengan baik.

Kelompok kerja strategi nasional REDD+ Mubariq Ahmad mengatakan adanya kepastian kepemilikan dan penguasaan lahan dapat menghindari terjadi konflik agrarian merupakan jembatan agar pelaksanaan dari ekonomi hijau dapat berjalan dengan baik hal ini sesuai kesepakatan dari BPN dan kementrian kehutanan dalam penataan hak-hak tenurial lahan hutan.

Asisten deput I VI unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan –UKP4 bidang hukum RIFQI ASSEQAF mengatakan penanganan konflik oleh masing-masing kementrian/lembaga belum mampu menangani akar masalah konflik.

Dalam diskusi terbatas memperkuat REDD+ menuju green ekonomi hijau yang diselenggarakan perspektif baru dan kemitraan patnership menghadirkan narasumber komda REDD+ sekda kalteng SIUN JARIAS ,kelompok kerja strategi nasional REDD+ MUBARIQ AHMAD dan asisten diputi VI unit kerja presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan UKP4 bidang hukum RIFQI ASSEGAF dipandu langsung oleh moderator wimar witoelar dari yayasan perspektif yang dihadiri perwakilan SKPD kota maupun propinsi juga kalangan media cetak ,elektronik dan para pengamat lingkungan kalimantan tengah. (BL/GR)

Sumber:

http://www.rripalangkaraya.co.id/daerah/2249-redd-menuju-green-ekonomi